www.anggaran.kemenkeu.go.id
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945; c. bahwa Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber. Daya Air dan Pasal 2. Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas: a. kemanfaatan 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ( Lembaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan. 15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan Arbaidsbescherming.Maksud dan tujuan perlindungan pekerja/buruh agar Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang. Penyelesaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan. Industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 merupakan
maksud tersebut, diperlukan pengaturan. Ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian. 31 Des 2013 otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan. Kedua atas Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga. Penjamin ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan. Umum (Lembaran Negara Republik 31 Jan 2012 Pengertian Konsiliasi. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”), mengatur
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL I. UMUM Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN … D:\SUPARJO\Website\Peraturan\Undang-Undang\UU No. 15 Tahun 2004 ttg PPTJKN.doc 2 8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa. 9. ˘ ˇ 2 + # " 7 ˜ B ˚ 6 # ˘ ˆ ˘ ˘ 6 Microsoft Word - UU_No_40_2004_IND.doc Author: Eva Created Date: Penjelasan UU No 2/2004 tentang Perselisihan Hubungan ... UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh : Myra M. Hanartani, SH,MA Kepala Biro Hukum Depnakertrans RI I. LATAR BELAKANG Dalam era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks, untuk penyelesaiannya diperlukan institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang …
maksud tersebut, diperlukan pengaturan. Ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian.
lambatnya akhir tahun 2004.” 6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, PENJELASAN UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. UMUM 1. Dasar Pemikiran Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara UU no. 2 tahun 2002 - [PDF Document] Feb 19, 2016 · penjelasan >> presiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN … UU No 23 th 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Compiled by: 21 Yayasan Titian pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. tahun. 2. Perintah perlindungan dapat …